Demokrasi di Sandra Oligarki!

Demokrasi di Sandra Oligarki!

BNCNews.co.id. - Kehidupan berbangsa dan bernegara kita dimuat dalam konstitusi, konstitusi sebagai kontrak sosial antara masyarakat dengan negara, rel dalam melaksanakan seluruh aspek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara parameternya adalah pedoman konstitusi, seperti halnya cita luhur kemerdekaan yang menjadi nafas dan pembuluh darah konstisusi untuk menggariskan pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang kita genggam merupakan nilai-nilai kemerdekaan yang harus dipertahankan, walaupu dalam pelaksanannya banyak dinamika disetiap estapet kepemimpinan negara, dizaman bung karno pernah diterapkan demokrasi terpimpin, akan tetapi dimasa orba kegelapan demokrasi berbuntut pada pengkerangkengan hajat hidup rakyat, pasalnya berbagai persoalan menghantam sikap intelektualitas daya kritis rakyat terutama mahasiswa yang selalu dibungkam dan diringkus oleh rezim orba, disisi lain aspirasi rakyat tersumbat oleh kebengisan kekuasaan sehingga rakyat tenggelam dalam kekuasaan diktatorian orba. Namun masuk dalam fase reformasi terbuka kembali keran demokrasi dengan menempatkan demokrasi liberal sebagai ujung tombak kebebasan. Kemudian bahwa Kedaulatan rakyat adalah nilai fundamental dalam bernegara untuk menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi, seperti istilah vox populi vox dey "suara rakyat adalah suara tuhan" dilembagakan dalam aturan hukum Seperti halnya tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Setelah UUD 1945 yang mengandung makna bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan dan kedaulatan rakyat tersebut diwakilkan kepada badan-badan/lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Kedaulatan yang dianut bangsa Indonesia adalah kedaulatan rakyat Kedaulatan rakyat merupakan ajaran dari demokrasi dimana kekuasaan tertinggi dalam negara adanya ditangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara, sehingga pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi yang memiliki kedaulatan suatu negara adalah rakyat.

Dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat 2 berbunyi "Setiap orang berhak untuk mempuyai,​ mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalu media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Amanah Reformasi yang membuka keran demokrasi kini dicabik-cabik oleh hegemoni oligarki yang mengkerdilkan kemerdekaan. Persamaan kedudukan dimuka hukum hanyalah omong kosong yang usang. Kekacauan Republik dibawah kekuasaan Rezim saat ini terlihat masif terstruktur dan sistematis dalam proses penghianatan dan penindasan kepada rakyat Lambung Korupsi, Kolusi, Nepotisme menjelma dalam hegemoni rezim oligarki.

Setelah kita menyaksikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya UU KPK) sekejap mata di ketuk tanpa melihat suara rakyat, semua rakyat menilai bahwa revisi UU KPK berpotensi mereduksi kekuatan KPK dalam menjalankan amanat reformasi dengan munculnya pasal-pasal yang bermasalah. Beberapa pasal yang dimuat adalah titipan penguasa untuk melanggengkan kekuasaanya, lebih tepatnya Kapitalis birokrat yang menghimpun kekuatan birokrasi untuk menghisap demi kepentingannya.

Salah satu contoh adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dalam materi revisi UU KPK, Dewan Pengawas berfungsi mengawasi dan mengevaluasi kinerja KPK. Anggota Dewan Pengawas dipilih dan bertanggungjawab langsung kepada DPR. Salah satu kewenangannya adalah memberikan izin penyadapan. Kondisi ini bakal menyulitkan kinerja KPK sebab mereka mesti melewati birokrasi yang lebih panjang. Kemudian hal ini akan berdampak pada terbukanya konspirasi korupsi yang semakin akut. Beberapa Pasal yang krusial lebih tragis jika diuji secara ilmiah

Kemudian yang menjadi becana adalah kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak lagi independen, sebab berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Para pegawainya pun menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk pada peraturan kepegawaian pemerintah hakiaktnya pengabdi kekuasaan rezim. Artinya babak baru Korupsi akan dimulai dibawah tampuk oligarki, khalayak tahu bahwa menghilangkan independensi KPK berarti membuka ruang terciptanya intervensi eksekutif dalam pengusutan kasus korupsi. KPK tak lagi leluasa menjalankan tugasnya sebab harus taat pada aturan dan kekuasaan pemerintah. Bisa jadi, ketika ada korupsi di tubuh pemerintahan, gerak KPK bakal dipersempit dan penegakan hukum akan semakin jauh dari muka hukum.

Dengan disahkannya UU KPK maka Korupsi akan semakin menggurita, Independensi institusi KPK disandra masuk dalam sangkar rezim, DPR yang menjadi tumpuan rakyat telah membutakan diri dan menutup telinga rapat-rapat. Sehingga kedaulatan saat ini telah lenyap dirongrong oleh rezim dan wakil rakyat yang melenceng. Maka dengan dalih apapun UU KPK wajib ditolak, gelombang penolakan terus digemakan baik oleh aktivis korupsi maupun masyarakat cipil, bahkan di era digital kampanye penolakanpun bergema dalam bentuk pamplet dan lain sebagainya. Hal ini terlihat relevan untuk meyakinkan masyarakat luas bahwa ada persoalan serius di negara kita.

Kita sebagai rakyat yang menjaga kehormatan bangsa dan harga diri kedaualatan rakyat harus menganulir UU KPK dan RKUHP. Apapun yang terjadi itu semua harus ditolak, martabat institusi negara, hukum harus dikemabalikan dalam koridornya.

RKUHP yang tengah digodok pemerintah dan parlemen justru memuat pasal-pasal yang lebih represif terhadap warganegara ketimbang peninggalan era kolonial. Selain itu, RKUHP juga menghidupkan lagi usaha untuk menyakralkan pemerintah, dari presiden-wakil presiden, lembaga negara, maupun pengadilan. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 219, Pasal 281, Pasal 305, Pasal 262, dan Pasal 354. Semuanya memuat aturan yang melindungi institusi pemerintah dari apa yang disebut “penghinaan.”

Munculnya pasal-pasal ini menunjukkan kemunduran dalam dinamika hukum di Indonesia mengingat pasal yang memuat aturan larangan menghina presiden dan pemerintahan sudah dihapus oleh MK karena dinilai inkonstitusional. Yang lebih problematis lagi adalah pasal-pasal di atas bisa dimanfaatkan untuk membungkam mereka yang dianggap bersuara terlalu keras terhadap pemerintah, entah dari kalangan pers maupun masyarakat sipil secara umum. Kerja-kerja pers, dalam menyajikan laporan yang faktual, kemungkinan dapat terhambat.

Kebebasan sipil yang sebetulnya sudah diatur dalam UUD 1945 pun juga sami mawon: berpeluang dicengkeram dengan pasal-pasal bermasalah. Spirit rust en orde ala kolonial sangat terlihat dalam keberadaan Pasal 432 RKUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I—atau denda Rp1 juta. Ini jelas berseberangan dengan UUD 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.  Saat ini negara sudah ugal-ugalan, amanah rakyat tidak lagi menjadi barometer dalam mengambil tindakan, hal ini akan bermuara pada penindasan terhadap rakyat.

Disaat yang sama persoalan lain tentang rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) awalnya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Alih-alih menyelesaikan konflik agraria, namun ternyata UU ini melengkapi liberalisasi tuan tanah yang bermuara pada koorporat raksasa hal ini terindikasi masih terdapat banyak permasalahan substansi dalam RUU Pertanahan ini yang dapat kontra-produktif dengan beberapa pasal dalam UU tersebut.

Pun demikian revisi UU Sumber daya air menjadi rencana pemerintah, hal ini akan mengkebiri rakyat untuk mendapatkan hak atas air dan lain sebagainya, dan UU tersebut akan bermuara pada privatisasi air yang akan menjadi lumbung swastanisasi.

Korupsi disegala aspek akan kengkronis di negara kita, perluasan ekploitasi dalam konteks agraria telah membuka keran asing, investasi besar atas dalih korporasi melilit republik pertiwi. UU agraria tahun 1960 dicabik-cabik. Mafia tanah dan sejenisnya akan merongrong Rakyat. Kontitusi dan laksana Pasal 33 UUD 1945 hanya teks yang di sakralkan oleh pemerintah, arah pembangunan yang kabur menjeneralisir penindasan rakyat yang semakin dalam.

Perlawanan terbesar mahasiswa tumpah di pusat pemerintah puluhan ribu mahasiswa dengan gerakan masif berhasil menggagalkan revisi RUU kontroversial, namun sayangnya persoalan tersebut hanya ditunda oleh pemerintah potensi besar atas wacana pengesahan RUU itu akan dilangsungkan di awal tahun 2020, Artinya sisat dan strategi taktik rezim berhasil untuk membuat kondusifitas negara melalui redaksi "Penundaan" persoalan dasar perumusan bencana regulasi berada didepan mata kita bahwa segudang penderitaan rakyat akan letus di esok hari. Terlebih Rezim Jokowi telah membuka keran investasi seluas-luasnya kepada seluruh investor bersekala besar dunia, seluruh kekayaan alam akan dikuras habis-habisan untuk kepentingan oligari, keberhasilan konsolidasi borjuasi berskala Nasional memunculkan watak fasis yang menghegemoni elit-elit. Rakyat tetap akan menjadi barang mainan penguasa, untuk menghadapi jawaban tersebut kita harus meningkatkan transformasi kesadaran kepada masyarakat luas terkhusus kaum terpelajar Indonesia, hanya dengan persatuan kemenangan rakyat akan tercipta.

Mari satukan kekutan untuk merebut kedaulatan, gempur oligarki yang menjerat hak kemerdekaan bangsa dan negara

Penulis : Jejen_Gie

Bagaimana Reaksimu?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0