Tumpang Tindih Kebijakan Pengelolaan Sungai Dan Situ, Himaputra : Pemerintah Pusat Tidak Punya Komitmen Baik

Tumpang Tindih Kebijakan Pengelolaan Sungai Dan Situ, Himaputra : Pemerintah Pusat Tidak Punya Komitmen Baik
Tangerang, BNCNews.co.id - Persoalan pengelolaan sungai dan Situ yang nampak tidak ada perawatan oleh pemerintah membuat sebagian masyarakat Kota Tangerang resah.

Nuradi, Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Tangerang Utara (HIMAPUTRA) menilai kewenangan yang dipegang oleh pemerintah pusat terkait Sungai-Situ sangat menyulitkan banyak pihak untuk pengelolaannya.

"Sungai dan Situ yang ada di Kabupaten dan Kota adalah kewenangan Pemerintah Pusat tetapi Asetnya ada di Pemerintah Provinsi dan letaknya ada di Kota maupun Kabupaten" ujarnya

Saat melakukan normalisasi Sungai-Situ bukan saja menyebabkan terhambatnya pengambilan keputusan dari pemerintah daerah tingkat II untuk mengeksekusi, dan menjadi senjata makan tuan jika Pemerintah Kota/Kabupaten mengambil inisiatif melakukan normalisasi yang bukan kewenangan Kota/ Kabupaten. Dan poin inilah yang harus menjadi catatan Pemerintah Pusat untuk melakukan perubahan aturan tersebut. 

Hal serupa juga dikeluhkan Herdi, Wakil ketua HIMAPUTRA Saat ikut berpartisipasi pada acara yang di inisiasi Banksasuci, Kota Tangerang bertajuk NGOPI (Ngobrol Pintar) Tentang Perawatan Situ dan Sungai Terpadu (29/2). Meminta stakeholder pemerintah membuat satu komitmen yang legal secara aturan terkait kebijakan soal Sungai dan Situ yang ada di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Tangerang. 

" Kami mendorong supaya Pemerintah Pusat dengan PP (Peraturan Pemerintah) atau  Perpres (Peraturan Presiden) terkait Sungai dan Situ dialihkan kebijakannya kepada Pemerintah tingkat II (Kabupaten/Kota).  Kebijakan ini akan lebih memudahkan pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemeliharaan Sungai-Sungai dan Situ yang ada diwilayahnya" ungkapnya

Herdi juga mendesak agar pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan pengelolaan sungai dan Situ kepada pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

“Kalau Kebijakan Sungai dan Situ ini sudah ada di Pemda Kota atau Kabupaten, bisa lebih memudahkan mereka melakukan pemeliharaan atau normalisasi. Bisa juga melakukan perluasan sungai, kan selama ini kebijakannya ada di Pusat jadi Pemda terbatas dalam ngambil langkah untuk sungai dan situ yang ada diwilayahnya”. Ujarnya

Bagaimana Reaksimu?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0